TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo menanggapi keputusan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Ketua Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi Apindo Sanny Iskandar mengatakan pemerintah sekarang berorientasi ke program hilirisasi.
“Pemerintah sekarang orientasinya ke program hilirisasi industri yang berbasiskan sumber daya alam,” ujar dia konferensi pers di Kantor Apindo, Jakarta Selatan, pada Rabu, 21 Desember 2022.
Baca: Soal Insentif Industri Bauksit, Sri Mulyani: Ada Kemungkinan jika Masuk Prioritas Nasional
Menurut Sanny, keputusan tersebut untuk membatasi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia untuk diekspor secara mentah. “Itu betul-betul sekarang harus ditekankan,” ucapnya.
Dia pun menjelaskan bahwa yang sudah dilarang adalah adalah nikel, timah, tembaga, termasuk emas, dan bauksit itu sendiri. Sanny menuturkan bahwa smelter untuk nikel di beberapa daerah cukup berkembang, seperti di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, sampai di Halmahera, Maluku.
Sementara bauksit yang paling besar ada di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. “Jadi itu yang mungkin menjadi dasar kenapa pemerintah mendorong untuk program hilirisasi industri,” tutur Sanny.
Sementara, Sekretaris Umum Apindo Eddy Hussy meminta agar larangan tersebut dipertimbangkan. Dia meminta agar ekspor mungkin tetap bisa dilakukan, tapi dengan peraturan yang lebih ketat, seperti pajak yang lebhi tinggi.
Selanjutnya: bauksit di Bintan sudah hampir habis ...
